TANYA JAWAB / WAWANCARA

MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI,

PENGUSAHA KECIL DAN MENGAH

 

DALAM RANGKA PENERBITAN MEDIA INFOKOP

DENGAN TEMA

KOPERASI MENUJU OTONOMISASI DAN BERDAYA SAING

 Pertanyaan

            Kondisi Pereknomian masyarakat kita dewasa ini masih terasa belum pulih dari situasi krisi ekonomi yang berkembang menjadi krisis multi dimensi. Selama krisi terjadi, para pakar mengakui bahwa Kopersi dan UKM justru mampu bertahan dan bahkan lebih berkembang. Selain itu pertumbuhan ekonomi sekarang ini justru karena kehadiran Koperasi dan UKM. Menurut Bapak Menteri, untuk meningkatkan peran Koperasi dan UKM kebijakan apa yang perlu dilaksanakan untuk meposisikan koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai pelaku ekonomi yang andal dan ikut berperan lebih besar dalam membangun perekonomian nasional?

Jawaban

            Terjadinya krisis ekonomi yang berlanjut dengan krisis multi dimensi dewasa ini, memberikan peringatan kepada kita, untuk bersatu dan bekerja keras melaksanakan reformasi dalam segala bidang kehidupan. Dengan melaksanakan reformasi secara sungguh-sungguh, diharapkan kita mampu melakukan langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan dan pengembangan pembangunan dengan paradigma baru dengan mengacu pada GBHN 1999 dan UUD 1945. Sejalan dengan itu, didalam memposisikan koperasi dan UKM kebijakan yang dilakukan berbeda diantara ke duanya. Karena ke duanya walaupun berada dalam kerangka ekonomi rakyat akan tetapi memiliki dasar hukum dan azas yang berbeda. Koperasi merupakan badan hukum yang anggotanya terdiri dari perorangan maupun badan hukum, baik sebagai pengusaha maupun tidak. Oleh karena itu kebijakannya berorientasi untuk memandirikan koperasi melalui peningkatan produktivitasnya sebagai badan usaha dan kualitas pelayanan untuk mendorong partisipasi aktif anggotanya.

            Sementara itu UKM diharapkan bisa mengembangkan usahanya sesuai dengan permintaan pasar, bukan sekedar penerus usaha keluarga. Untuk itu kebijakannya ditekankan pada peningkatan daya saing dengan memberikan perkuatan-perkuatan baik finasial maupun non finansial, seperti melalui pembentukan sentra agar UKM dapat bersinergi satu dengan yang lainnya, serta membentuk lembaga layanan bisnis (BDS) yang siap memberikan konsultasi, advokasi dan informasi bisnis kepada UKM. Dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM senantiasa melakukan koordinasi baik horizontal maupun vertikal dengan instansi-instansi terkait, baik di daerah maupun di pusat agar kita mempunyai kesamaan tindakan yang didasari oleh visi dan misi pembangunan koperasi.

Pertanyaan

            Bagaimana visi dan misi pembangunan koperasi menurut Kementerian Koperasi dan UKM?

Jawaban

            Kementerian Koperasi dan UKM sudah menetapkan rencana strategik pembangunan koperasi dan UKM dimana di dalamnya disusun visi dan misi pembangunan koperasi, usaha kecil dan menengah berdasarkan pada kondisi yang terjadi dewasa ini, serta sasaran-sasaran yang diinginkan bersama. Visi pembangunan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah tersebut adalah terwujudnya kemandirian usaha mikro, kecil dan menengah yang mendorong kebangkitan ekonomi nasional yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan misi Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, yaitu

  1. Meningkatkan peran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah sebagai pusat perumusan kebijakan dan koordinator pemberdayaan koperasi dan UKM dalam mendorong kebangkitan ekonomi nasional.
  2. Mewujudkan kemandirian koperasi dan UKM sebagai pelaku strategis dalam perekonomian nasional melalui peningkatan akses kepada sumberdaya produktif dalam rangka pemulihan ekonomi dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan berbasis pada sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang produktif, mandiri, maju dan berwawasan lingkungan.
  3. Meningkatkan peran koperasi dan UKM sebagai penopang ekonomi nasional yang kokoh dalam rangka kebangkitan ekonomi nasional serta mendorong dan memfasilitasi pengembangan, pemanfaatan dan peningkatan nilai tambah sumberdaya koperasi dan UKM.
  4. Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam kerangka peberdayaan koperasi dan UKM secara terpadu.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut Kementerian Koperasi telah menyusun program operasional berupa kebijakan-kebijakan diantaranya; (a). Program penumbuhan iklim usaha yang kondusif; (b). Program peningkatan akses kepada sumberdaya produktif; (c). Program pengembangan kewirausahaan yang berkeunggulan kompetitif; dan (d). Program peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pemberdayaan koperasi dan UKM secara terpadu.

Pertanyaan

            Dalam pembangunan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah tentu tidak semudah seperti yang sering kita ucapkan, namun pasti banyak hambatan dan kendala serta peluang yang beraneka ragam terjadi di lapangan baik di setiap propinsi, kabupaten, maupun di daerah pedalaman. Menurut Bapak Menteri, hambatan dan kendala serta peluang apa saja yang selama ini dihadapi oleh koperasi?

Jawaban

            Dalam pembangunan dan pengembangan koperasi banyak strategi dan metode yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung. Walaupun sudah banyak keberhasilan yang dicapai, namun karena berbagai hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya, maka masih banyak hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan peranan koperasi sesuai dengan yang diharapkan. Kendala utama yang dihadapi adalah: (a) terbatasnya kemampuan SDM koperasi untuk menyerap dan mengaplikasikan kebijakan yang sudah ada, (b) kecenderungan iklim politik dan ekonomi yang tidak kondusif juga mempengaruhi upaya pengembangan koperasi, (c) relatif rendahnya tingkat kepedulian pembina dan instansi terkait terhadap upaya pengembangan koperasi di masing-masing unit kerja, (d) kondisi perdagangan bebas (arus globalisasi) memnuntut koperasi tidak hanya sekedar tetap eksis bertahan, akan tetapi juga dituntut mampu meningkatkan pelayanan dan produktivitas anggotanya sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi, (e) adanya kesenjangan struktural yang cukup lebar antara koperasi dengan usaha besar dalam perekonomian nasional, karena ketidakseimbangan laju pertumbuhan keduanya, (f) masih ditemukan tumpang tindih pelaksanaan peraturan daerah dan pusat, (g) masih lemahnya daya saing koperasi baik di tingkat lokal, regional, nasional dan global, (h) rendahnya jiwa kewirausahaan anggota koperasi sehingga kemampuan untuk melakukan inovasi dan diversifikasi usaha sangat rendah, (i) dan rendahnya partisipasi anggota dalam kegiatan usaha koperasi. Pada hal ini kemajuan koperasi sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi aktif anggotanya. Bila partisipasi anggota rendah, maka bisa dipastikan koperasi tersebut tengah mengalami kendala yang nyata dan serius.

            Sejalan dengan kendala dan tantangan yang dihadapi, koperasi juga mempunyai peluang diantaranya adalah (a) adanya keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan koperasi sebagaimana yang diamanatkan dalam GBHN dan Propenas, (b) adanya keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan koperasi sebagai motor penggerak perekonomian daerah, (c) adanya kemauan politik yang luas untuk mendukung upaya pemberdayaan dan pengembangan koperasi, (d) pengembangan usaha koperasi di bidang agrobisnis, agroindustri, kerajinan industri.

Pertanyaan

            Apa yang ingin dicapai dalam pembangunan dan pengembangan koperasi, khususnya dalam sektor-sektor usaha yang sudah dan yang akan dilaksanakan oleh koperasi?

Jawaban

            Sesuai dengan misi untuk mewujudkan kemandirian koperasi dalam menopang ekonomi nasional yang bertumpu pada SDM dan sumberdaya lokal yang produktif. Pengembangan usaha koperasi diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas usaha anggotanya, memberikan layanan yang baik untuk mendorong partisipasi aktif anggotanya, serta mampu menggalang usaha-usaha anggotanya, sehingga memiliki kekuatan tawar baik di pasar lokal maupun di pasar nasional ataupun global. Selain itu pengembangan usaha koperasi juga terkait dengan pengembangan usaha-usaha anggotanya dengan tetap berorientasi pada produk unggulan daerah, sehingga koperasi mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerahnya baik finansial maupun non finansial.

Pertanyaan

            Landasan dan arah kebijaksanaan serta strategi apa saja yang telah dilaksanakan oleh Menteri Negara Urusan Koperasi selama ini?

Jawaban

            Mengacu pada kebijakan yang telah disusun, maka strategi pengembangan koperasi yang telah ditetapkan mengacu kepada tiga program pokok yaitu:

a.      Penciptaan iklim usaha kondusif, yang bertujuan untuk memungkinkan terbukanya kesempatan berusaha yang seluas mungkin serta kepastian usaha, sebagai prasyarat utama untuk menjamin berkembangnya koperasi. Strategi ini antara lain mencakup kebijakan pemberian insentif dan kemudahan untuk menumbuh kembangkan usaha koperasi yang lebih luas di daerah, peningkatan kemampuan aparat dan menyederhanakan birokrasi pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan fungsi sebagai fasilitator, peningkatan kemampuan dan pelibatan unsur lintas pelaku (stakeholders), peran serta masyarakat dalam pengembangan koperasi di pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan pengendalian kebijakan termasuk mekanisme koordinasinya.

b.      Memperluas akses koperasi kepada sumberdaya produktif, agar koperasi mampu memanfaatkan kesempatan, potensi sumberdaya lokal yang dimiliki untuk meningkatkan skala usahanya. Strategi ini antara lain mencakup peningkatan kemampuan lembaga layanan pengembangan usaha / lembaga pelayanan bisnis (LPB), teknologi dan informasi bagi koperasi di daerah serta penciptaan sistem jaringannya melalui perkuatan manajemen atau pendampingan lemabaga layanan pengembangan usaha tersebut.

c.       Mengembangkan koperasi yang mempunyai keunggulan komperatif menjadi keunggulan kompetitif, terutama yang berbasis teknologi dan memiliki jiwa kewirausahaan. Strategi ini mencakup upaya peningkatan kualitas wirausaha koperasi sebagai badan usaha, sehingga mampu memanfaatkan potensi, keterampilan atau keahliannya untuk berkreasi, berinovasi, dan menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan budaya berusaha.

Pertanyaan

            Usia kabinet gotong royong praktis tinggal sekitar 2 tahun. Menurut Bapak Menteri, apa target minimal yang ingin Bapak wujudkan, dalam kerangka waktu yang tersedia, untuk pembangunan koperasi?

Jawaban

            Sebagaimana misi dari kementerian ini untuk memberdayakan koperasi, artinya kita harus berupaya meningkatkan produktifitas koperasi sebagai lembaga yang memberikan layanan jasa kepada anggotanya. Untuk itu upaya memandirian koperasi sudah seharusnya dilakukan, yang antara lain melalui pengurangan intervensi pemerintah, mengembangkan kebijakan yang mengarah kepada reposisi, refungsi dan reorientasi koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai dasar koperasi, oleh karena itu untuk 2 tahun kedepan kita sudah menyusun rencana strategi atau (renstra) sebagai acuan untuk penyusunan program-program operasional guna mewujudkan sasaran tersebut.

Pertanyaan

            Seluruh kebijakan yang ditetapkan tentu harus dapat dioperasionali-sasikan di lapangan. Namun perubahan sistem pemerintahan menuju otonomi daerah, maka kewenangan dan peran operasional pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan atas pelaksanaan kebijakan dan program-program yang dicanangkan oleh Kementerian Koperasi. Apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan apa yang menjadi kewenangan pemerintahan propinsi, maupun pemerintah kota / kabupaten?

Jawaban

            Sesuai dengan Keppres Nomor 101/Kepres/2001 pasal 12 bahwa kewenangan Menteri Negara Koperasi dan UKM antara lain: (a). Penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro; (b). Penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota; (c). Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya; (d). Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi di bidangnya; (e). Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya; (f). Penetapan standar pemberian izin oleh daerah di bidangnya; (g). Penetapan kebijakan, sistem informasi nasional di bidangnya; (h). Penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidangnya; (i). Penetapan pedoman akuntansi koperasi dan pengusaha kecil menengah; (j). Penetapan pedoman tata cara penyertaan modal pada koperasi; (k). Pemberian dukungan dan kemudahan dalam pengembangan sistem distribusi baginya; (1) Pemberian dukungan dan kemudahan dalam kerjasama antar koperasi serta kerjasama dengan badan lainnya. Adanya otonomi daerah, secara operasional pembangunan pengembangan koperasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dan ini diharapkan lebih menyentuh kepentingan dan kebutuhan koperasi, karena pemerintah daerah lebih memahami potensi daerahnya, sosial budaya, dan aspek lingkungan daerahnya. Disamping itu, pemerintah pusat (Kementerian Koperasi dan UKM), juga menyusun kebijakan yang bertaraf Internasional seperti mengadakan kerjasama dengan Negara donor untuk pengembangan koperasi. Kegiatan ini dapat berupa pengembangan sumberdaya koperasi melalui bantuan teknis (Technical Assistance) luar negeri dan pengembangan SDM melalui training baik di dalam maupun di luar negeri dan program lainnya.

Pertanyaan

Menghadapi Era perdagangan Bebas tahun 2003, mau tidak mau koperasi usaha kecil dan menengah harus menghadapinya agar tetap bisa bertahan dan berkembang, menurut Bapak Menteri hal apa saja yang harus dipersiapkan koperasi agar tetap eksis dalam persaingan bebas tersebut.

Jawaban

Era perdagangan bebas merupakan tantangan bagi koperasi sekaligus sebagai peluang. Untuk itu koperasi dituntut untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produknya. Koperasi sebagai institusi yang memiliki anggota menyediakan jasa untuk meningkatkan produktifitas anggotanya yang pada gilirannya bermuara pada peningkatan daya saing. Agar koperasi memiliki layanan yang baik bagi anggotanya koperasi harus (a). Memperbaiki citranya, sehingga koperasi tidak lagi dianggap sebagai alat pemerintah, kurang profesional dan merupakan wadah golongan ekonomi lemah; (b). Meningkatkan kemandirian dengan melakukan reposisi, refungsi dan reorientasi, (c). Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sehingga mampu akses terhadap infonnasi, pasar, teknologi dan manajemen, pihak penyandang dana, (d). Mengembangkan kerjasama dengan pihak lain, baik horizontal maupun vertikal, (e). Mengembangkan dan mendorong partisipasi aktif anggotanya baik dalam memobilisasi dana maupun dalam bidang usaha.

Pertanyaan

Dalam pembinaan dan pembangunan Koperasi, terdapat dua  filosofi yang berbeda. Koperasi merupakan institutsi yang tidak semata-mata berorientasi pada profit (Profit oriented), akan tetapi juga mempertimbangkan aspek sosialnya. Sedangkan Pengusaha Kecil dan menengah murni berorientasikan kepada profit. Kedua institusi ini memerlukan pendekatan dan threatment yang berbeda dalam pembinaannya. Menurut Bapak apa dan bagaimana sebaiknya perlakuan/tindakan yang kita lakukan dalam pembangunan dalam pembinaan koperasi dan usaha kecil dan menengah? Dan apa perbedaan yang mendasar dalam melakukan pembinaan kepada koperasi dan usaha kecil dan menengah?

Jawaban

Memang tepat sekali, dalam pembangunan dan pembinaan koperasi dan usaha kecil menengah memerlukan pendekatan yang berbeda, karena kedua institusi ini mempunyai dasar hukum yang berbeda dan definisi serta orientasi yang berbeda pula. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang menjadi wadah pelaku ekonominya dan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka pembinaannya diarahkan pada pendekatan kelembagaan / organisasi, dengan mengoptimalkan fungsi koperasi sebagai badan usaha dan pemberi jasa. Seclangkan usaha kecil menengah merupakan usaha yang dimiliki oleh perorangan atau perusahaan yang berorientasi pada profit motive. Untuk itu pembinaannya (dilakukan melalui pendekatan bisnis dengan mengacu kepada variabel-variabel bisnis dengan menekankan kepadla pengembangan kewiraausahaan. Namun tidak menutup kemungkinan usaha kecil dan menengah, bergabung membentuk koperasi berdasarkan kesamaan kebutuhan, dalam hal ini koperasi dapat berperan sebagai countervailing power.