STRATEGI PENGEMBANGAN

BANK PERKREDITAN RAKYAT

Suatu alternatif pendekatan dalam membangun sistem keuangan koperasi[1]

Oleh: Abdul Salam[2]

 

P

Engembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM atau microfinance) dewasa ini, merupakan topik yang hangat dibicarakan, karena keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitarnya, terutama pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah, yang relatif tidak terjangkau oleh lembaga keuangan formal. Selain itu, Lembaga Keuangan Mikro tidak hanya memberikan pelayanan jasa keuangan, namun juga berfungsi sebagai alat pembangunan bagi pengembangan masyarakat pedesaan. Hal ini seperti dinyatakan oleh Ledgerwood dalam “Microfinance Handbook” bahwa “The term [microfinance] refers to the provision of financial services to low-income client, including the self-employed. Financial services generally include savings and credit; Microfinance is not simply banking, it is a development tool.” (Ledgerwood, 1999: page 1).

            Jasa keuangan mikro memiliki lingkup yang luas, seperti simpanan, pinjaman, jasa pembayaran, bahkan asuransi, biasanya dalam bentuk yang sangat sederhana. Sebagai lembaga keuangan, Lembaga Keuangan Mikro berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan berbagai bentuk jasa keuangan, baik untuk kegiatan produktif yang dilakukan oleh berbagai kegiatan usaha mikro, maupun untuk kegiatan konsumtif bagi keluarga masyarakat miskin.

            Sebagai negara yang memiliki reputasi internasional dalam mengembangkan berbagai bentuk lembaga pemberi jasa keuangan mikro, Indonesia merupakan laboratorium pasar keuangan mikro terbesar di dunia, yaitu tempat diamana berbagai lembaga keuangan rakyat telah melalui pemahaman bahwa lembaga-lembaga tersebut tumbuh dan berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat setempat.

            Jenis Lembaga Keuangan Mikro sangat bervariasi, baik ditinjau dari sisi kelembagaan, tujuan pendirian, budaya masyarakat, kebijakan pemerintah maupun sasaran lainnya. Secara umum, Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu ang bersifat formal dan informal. Lembaga Keuangan Mikro formal terdiri dari bank, yaitu Bank Kredit Desa (BKD), Bank Prekreditan Rakyat (BPR) dan BRI Unit. Sementara Lembaga Keuangan Mikro formal non bank mencakup Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP), Koperasi (Koperasi Simpan PInjam/KSP dan Koperasi Unit Desa/KUD) dan Pegadaian. Adapun Lembaga Keuangan Mikro informal terdiri dari berbagai kelompok dan Lembaga Swadaya Masyarakat (KSM dan LSM), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Lembaga Ekonomi Poduktif Masyarakat Mandiri (LEPM), Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP) serta berbagai bentuk kelompok lainnya. 

KEGIATAN SIMPAN PINJAM KOPERASI 

            Pasal 44 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan, bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Kegiatan usaha simpan pinjam ini sangat dibutuhkan oleh para anggota koperasi dan banyak manfaat yang diperolehnya dalam rangka meningkatkan modal usaha para anggotanya.

            Sebagai penghimpun dana masyarakat, walaupun dalam lingkup terbatas, kegiatan usaha Simpan Pinjam memiliki karakteristik yang khas, yaitu merupakan usaha yang didasarkan pada kepercayaan dan banyak menanggung resiko. Oleh karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan ditangani oleh pengelola yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus, serta dibantu oleh sistem pengawasan internal yang ketat.

Di samping itu, untuk mengantisipasi prospek perkembangannya di masa depan, faktor permodalan bagi usaha anggota dan usaha koperasi sangat menentukan kelangsungan hidup koperasi dan usaha anggota yang bersangkutan. Berdasarkan hal-hal di atas, maka pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam oleh koperasi tersebut telah diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Perkoperasian. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar di satu pihak tidak bertentangan dengan Undang-undang Perbankan dan di lain pihak untuk mempertegas kedudukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Usaha Koperasi yang memiliki ciri, bentuk dan sistematis tersendiri.

Mengingat karakteristik KSP yang merupakan jenis usaha yang didasarkan pada kepercayaan dan terkait dengan resiko, maka pengaturan dan pengawasan terhadap KSP sejauh ini telah mengacu pada prinsip-prinsip yang sehat, baik mengenai pengelola (pengurus KSP) maupun dalam pengelolaan keuangannya.

Sebagaimana halnya pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan, pengaturan dan pengawasan terhadap KSP meliputi pula aspek-aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, likuiditas dan rentabilitas guna

menjaga kesehatan usaha, dan menjaga kepentingan semua pihak yang terkait. Seperti halnya bank, terhadap KSP juga dilakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan.  

BEBERAPA PERMASALAHAN DALAM MENGEMBANGKAN LKM 

Apabila dibandingkan dengan bank, dalam hal ini BPR, dapat dikatakan bahwa perkembangan KSP dewasa ini belum sepesat BPR, baik dalam aspek kelembagaan maupun keuangan. Hal ini tidak terlepas dari beberapa permasalahan seperti terbatasnya kemampun sumber daya manusia dan manajemen, permodalan, kurangnya kepercayaan masyarakat, lemahnya jaringan (networking) serta belum optimalnya fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Otoritas yang berwenang.

Beberapa permasalahan di alas merupakan hal yang umum dijumpai dalam upaya mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro, yang secara sistematis dapat dijelaskan sebagai berikut : 

I. Faktor Internal 

  1. Permodalan dan Sumber Pendanaan

LKM umumnya memiliki modal yang relatif kecil dan sulit untuk menambah modal apabila diperlukan, karena beberapa hal seperti kurangnya kesadaran pemilik mengenai pentingnya permodalan dalam rangka mendukung perkembangan usaha maupun untuk menutup resiko kerugian serta kemampuan finansial pemilik yang sangat terbatas. LKM juga menghadapi kesulitan akses dana ke perbankan atau sumber-sumber lainnya untuk memenuhi kebutuhan dana dalam rangka pengembangan usaha maupun penanggulangan kesulitan likuiditas akibat mismatch. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan memenuhi persyaratan yang umumnya ditetapkan oleh kreditor seperti jaminan fisik tambahan, tingkat kesehatan, kejelasan status hukum dan lemahnya posisi tawar-menawar (bargaining position) LKM terhadap lembaga keuangan berskala besar. 

  1. Sumber Daya Manusia (SDM)

LKM rata-rata memiliki SDM yang rendah produktifitasnya karena tingkat pendidikan yang rendah, tidak adanya standar dalam sistem rekruitmen, jenjang karir yang tidak jelas, sistem penggajian dan bonus yang tidak memadai, serta kurangnya upaya peningkatan kemampuan melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan. Hal-hal tersebut menyebabkan kualitas SDM LKM tidak memadai dan tidak mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Hal tersebut mengakibatkan tingginya biaya operasional dan rendahnya tingkat keuntungan, dan juga pelaksanaan operasional yang tidak efisien. Sistem penggajian dan bonus yang tidak memadai, juga mengakibatkan kurangnya motivasi bekerja dan kurangnya profesionalisme. 

  1. Inovasi dibidang pemasaran

Sebagian besar LKM tidak mampu mengembangkan produk-produk baru yang inovatif yang mampu meningkatkan daya saing dengan lembaga keuangan berskala besar dan dengan LKM lainnya. Hal ini disebabkan karena umumnya LKM memiliki kualitas SDM yang rendah, dana yang terbatas untuk membiayai kegiatan riset dan pengembangan pasar, serta tidak memiliki strategi untuk mengatasi hambatan tersebut. 

  1. Teknologi Informasi

Sebagian besar LKM belum memiliki perangkat teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Sementara itu terdapat LKM yang telah memiliki perangkat komputer namun tidak mampu memanfaatkannya secara optimal karena keterbatasan kemampuan SDM. Keterbatasan teknologi informasi ini menyebabkan LKM tidak memiliki kemampuan akses terhadap informasi baik yang berasal dari intern lembaga maupun dari ekstern, sehingga LKM tidak mampu menyediakan informasi yang cepat, lengkap, dan akurat, khususnya dalam proses penyusunan perencanaan maupun pengambilan keputusan. Keterbatasan ini juga dipengaruhi oleh lemahnya jaringan bisnis LKM sehingga tidak terjadi sinergi untuk menciptakan sistem dan prosedur yang baik bagi anggota-anggota jaringan tersebut. 

  1. Sistem dan prosedur

Sistem dan prosedur selain masalah teknologi informasi LKM juga menghadapi masalah yang berkaitan dengan belum adanya sistem dan prosedur yang mapan sehingga operasionalisasi lembaga sering sangat tergantung dari satu atau beberapa orang pelaksananya. Sistem dan prosedur ini meliputi aspek-aspek penghimpunan dana, pemberian kredit, akuntansi, dan aspek-aspek lainnya. Seringkali ditemukan LKM tidak memiliki sistem prosedur operasional yang jelas.  

II. Faktor Eksternal 

  1. Persaingan

Persaingan yang dihadapi oleh LKM berasal dari sesama LKM maupun dengan bank umum yang memiliki unit ysaha kecil atau cabang di daerah pedesaan. Bank-bank ini memiliki status yang jelas, jaringan luas, berteknologi tinggi, mempunyai bagian riset dan pengembangan dengan jumlah modal yang besar. 

  1. Tingkat Kepercayaan Masyarakat

Likuidasi beberapa bank umum diikuti dengan likuidasi/pembekuan kegiatan usaha beberapa BPR, menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun tajam. Hal ini ditunjukkan dengan penarikan dana dalam jumlah besar (rush) disamping tidak adanya lembaga penjaminan simpanan (LPS) yang melindungi kekayaan nasabahyang dititipkan kepada LKM 

  1. Jaringan

Lemahnya bahkan tiadanya jaringan merupakan satu kelemahan besar yang dihadapi LKM. Lemahnya jaringan berarti bahwa jaringan ada namun tidak memberikan arti dan perubahan yang lebih baik kepada anggota-anggota jaringan tersebut.  

PERKEMBANGAN INDUSTRI BPR 

Menyadari permasalahan yang dihadapi oleh industri LKM di atas, Bank Indonesia secara sistematis dan berkelanjutan terus melakukan langkah-langkah untuk mengembangkan BPR menuju industri yang sehat agar mampu memenuhi fungsinya dalam melayani usaha mikro dan kecil.  

  1. Kelembagaan

Dari sisi kelembagaan, perkembangan jumlah BPR sejak PAKTO 1988 menunjukkan peningkatan yang pesat, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah dan jaringan kantor BPR. Data akhir Maret 2003 menunjukkan bahwa jumlah kantor BPR adalah sebanyak 2.741, terdiri dari 2.133 Kantor Pusat, 138 Kantor Cabang, dan 470 Kantor Pelayanan Kas. Sebanyak 86 diantaranya merupakan BPR dengan prinsip Syariah. Dari bentuk badan hukum, terdapat 1.310 PT BPR, 766 PD BPR dan 57 Koperasi BPR.

Di masa mendatang, jumlah BPR akan semakin meningkat yang ditunjukkan oleh banyaknya permohonan pendirian BPR baru. Sampai dengan akhir Maret 2003 terdapat 60 permohonan pendirian BPR baru. Relatif banyaknya permohonan izin pendirian BPR tersebut menunjukkan adanya peningkatan minat investor untuk ikut terlibat dalam pengembangan usaha kecil yang merupakan pangsa pasar BPR. Hal tersebut juga menunjukkan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap prospek BPR. 

  1. Kinerja

Dari sisi kinerja. perkembangan industri BPR dalam tiga tahun terakhir (2000 s.d. 2002) terus menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan seperti tercermin dari tabel dibawah ini.

 

Volume usaha BPR selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 39%, yang sebagian besar disumbangkan oleh meningkatnya jumlah stmpanan masyarakat dan kredit yang diberikan. Sementara itu, penghimpunan dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan meningkat 30% dengan 4,9 juta penabung, sedangkan deposito meningkat sebesar 48% dengan 438 ribu deposan.

Dari; sisi kredit yang diberikan, terjadi peningkatan sebesar 36% dengan jumlah debitur sebanyak 1,8 juta nasabah. Sejalan dengan itu, kualitas pemberian kredit BPR menlJnjukkan perbaikan terlihat dari menurunnya NPL dari 12% pada posisi akhir tahun 2001 menjadi 8,7% pada akhir tahun 2002. Meningkatnya laba tersebut mendorong peningkatan ROA dari 3,4% pada tahun 2001 menjadi 3,72% pada akhir 2002.  

UNSUR POKOK SUSTAINABILITY LKM 

Perkembangan industri BPR di alas, tidak terlepas dari kemampuan BPR dalam menyikapi beberapa unsur pokok yang menentukan keberhasilan usaha agar industri BPR dapat sustainability. Hal ini dapat menjadi dasar pula bagi pengelolaan KSP. 

  1. Ownership and Governance

Kepemilikan yang terkait langsung dengan pengelolaan usaha merupakan isu pokok yang menentukan keberhasilan usaha KSP. Dengan hal ini, manajemen dituntut untuk bertindak profesional dan tidak terpengaruh oleh intervensi pemilik dalam mengelola kegiatan usaha KSP. Pengelola wajib mengelola usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian yang ditetapkan oleh Otoritas.  

  1. Good Management

Industri KSP yang sehat ditandai pula oleh tersedianya SDM profesional yang didukung oleh kebijakan pengembangan SDM yang baik. Manajemen KSP yang profesional akan berupaya meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan kompetensi dalam menghadapi persaingan yang ada. Dalam hal ini, manajemen SDM yang baik akan meliputi prosedur rekruitmen pegawai untuk memastikan tersedianya SDM yang layak (qualified), adanya sistem pendidikan dan pelatihan

yang teratur serta berorientasi pada kebutuhan nasabah (didukung oleh customer information system). Aplikasi good management membutuhkan information technology (IT) yang memadai sehingga KSP tersebut dapat beroperasi lebih efisien, transparan dan accountable. 

  1. Viability .

Dua indikator utama dalam hal ini hádala economic dan funding viability, yang ditunjukkan oleh beberapa rasio seperti NPL yang rendah dan efisiensi usaha yang tinggi untuk mencapai profitabilitas optimum. Untuk mencapai hal ini, BPR wajib meningkatkan produktivitas SDM dan menghemat biaya operasional. Dari sisi pendanaan, porsi tabungan dalam struktur dana pihak ketiga (DPK) BPR saat ini perlu ditingkatkan untuk mencapai pendanaan yang sehat dan mengurangi risiko likuiditas. Selain itu, perlu dipenuhi prinsip economic of scale sehingga oleh karena itu perlu terus diupayakan tambahan modal yang memadai. 

  1. Customer Orientation

Meningkatnya kompetisi di kalangan pelaku keuangan mikro mendorong KSP untuk memberikan perhatian kepada kebutuhan nasabahnya dengan merancang jasa keuangan yang dibutuhkan oleh nasabah dengan produk-produk yang inovatif. KSP pada dasarnya merupakan face to face organization, bersifat member base, sehingga perlu pelayanan jemput bola atas simpanan dan pinjaman. 

ALNTERNATIF STRATEGI PENGEMBANGAN KSP 

Strategi menuju industri KSP yang sehat, dapat ditempuh melalui beberapa strategi pengembangan sebagai berikut:  

  1. Program penyehatan industri KSP

Restrukturisasi KSP bermasalah melalui peningkatan keuangan KSP untuk memperkuat permodalan dan manajemen KSP. Dalam program ini, tentu ada KSP yang tidak mungkin lagi disehatkan sehingga diperlukan ketegasan untuk melikuidasi KSP tersebut. 

  1. Penyempurnaan Sistem Pengaturan dan Pengawasan KSP

Penyempurnaan pengaturan dan pengawasan diarahkan pada risk based supervision dengan menyempurnakan beberapa ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian (penilaian tingkat kesehatan, fit and proper test, meningkatkan efektifitas law enforcement dan seleksi new entrants dalam permohonan pendirian baru. 

  1. Dukungan Infrastruktur

Mendorong terciptanya infrastruktur pendukung industri, antara lain dengan pemberdayaan Asosiasi BPR serta mendorong terbentuknya apex untuk meningkatkan efisiensi usaha. Apex Institution merupakan infrastruktur yang akan berfungsi dalam menyediakan modal kerja bagi anggota, mengatasi mismatch, melakukan penyertaan, memberikan training kepada anggota, mengembangkan sistem teknologi informasi 

  1. penguatan Kapasitas (capacity building)

§         Training

Penguatan kapasitas melalui pendirian sistem pelatihan yang baik merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas SDM secara sistematis dan berkelanjutan, dengan mengembangkan sistem dalam memperkuat aspek "fit" (kemampuan) SDM KSP. 

§         Teknologi Informasi

Untuk memperkuat operasional BPR diperlukan adanya pengimplementasian teknologi informasi yang memadai dalam operasionalnya. Selain itu prasarana IT tersebut juga dapat digunakan untuk mendukung real time supervision dan pengambilan kebijakan secara tepat waktu. 

§         Peningkatan kerjasama KSP dengan Bank umum / Lembaga lain (Linkage Program)

Linkage Program merupakan suatu bentuk kerjasama saling menguntungkan antara bank umum/lembaga keuangan dengan KSP untuk meningkatkan jangkauan (outreach) penyaluran kredit dalam rangka penyaluran kredit mikro.  

PENUTUP

Sebagai lembaga penghimpun dana, pengembangan KSP di masa depan perlu didukung oleh sistem keuangan yang sehat, untuk menjamin kepercayaan dan melindungi kepentingan anggota. Pengembangan sistem keuangan koperasi tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor pendukung seperti regulasi yang memadai, penguatan kapasitas dari sisi kualitas SDM dan teknologi informasi serta mengotimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan dengan menerapkan exit policy yang tegas bagi KSP bermasalah.

Strategi dan kebijakan Bank Indonesia dalam mengembangkan industri BPR merupakan alternatif yang dapat diterapkan untuk mendorong tumbuhnya KSP di masa mendatang.

 

[1] Makalah disiapkan untuk Majalah Info Koperasi

[2] Saat ini adalah Staf Ahli Dewan Gubernur Bank Indonesia. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur pada Direktorat Pengawasan BPR Bank Indonesia

.